Keuangan

Kejaksaan

Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut.

Penurunan kepuasan masyarakat kali ini tidak sepenuhnya akibat kinerja pemerintah yang buruk. Narapidana kasus UU ITE berinisial DW, narapidana kasus penipuan dan penggelapan berinisial H alias C alias RT, narapidana kasus perlindungan konsumen berinisial HP, dan terakhir tahanan kasus uang palsu berinisial DH. Kejaksaan Agung memeriksa tujuh orang saksi dalam kasus Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT.

Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Oleh karena itu, keberadaan Website Kejaksaan Republik Indonesia, informasi serta data yang tersaji di dalamnya saya harapkan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami peran, posisi, serta fungsi kejaksaan, dalam upaya penegakan hukum di negara kita. Yusuf menjelaskan tujuan diselenggarakannya forum koordinasi ini adalah untuk mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan kendala operasional di lapangan terutama terkait ketidakpatuhan badan usaha dalam pendaftaran, penyampaian data dan pembayaran iuran. Selain itu juga untuk mewujudkan partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran peserta Program JKN-KIS demi tercapainyaUniversal Health Coveragetanpa diskriminasi.

Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data paper based, maka yang menjadi acuan adalah data paper based. Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan RI. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data paper based, maka yang menjadi acuan adalah data paper based. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik di sini untuk pelaporan Whistle Blowing System . Dari Itu sudah juga kita kumpulkan barang bukti,” kata Kasi Pidsus Kejari Banyuwangi, I Gede Eka Sumahendra. Mataram, Jamkesnews– BPJS Kesehatan Cabang Mataram terus meningkatkan sinerginya dengan para pemangku kepentingan untuk menegakkan kepatuhan badan usaha terhadap regulasi yang diterappkan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Tags: 

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*