Keuangan

Website Resmi Kejaksaan Negeri Tabanan, Bali

Kami Secara Aktif terus berinovasi untuk memberikan informasi yang relevan demi untuk meningkatkan kepuasan dan pelayanan dalam mendapatkan informasi khususnya dari lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Lahir di Denpasar, Umur 65 tahun/ 09 maret 1950, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal lingk. Jembrana, agama hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S-3. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani . Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.

Dengan kerendahan hati kami sampaikan, bahwa sesungguhnya entitas hukum itu bukan merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat, demikian juga dengan tujuan hukum, bahwa tujuan hukum itu pada hakikatnya juga merupakan tujuan masyarakat.

Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini. Ia menyatakan, kinerja pemberantasan korupsi memang tidak akan pernah sepi dari para pengganggu. Apalagi pelaku korupsi rata-rata adalah orang kuat yang punya kendali atas uang dan kekuasaan. Dia berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 92K/Pid.Sus.LH/2017 tanggal 21 Juni 2017 dinyatakan bersalah dalam kasus perusakan hutan seluas 1.000 hektare di Kabupaten Sambas. Diperlukan sistem complaint and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadapa masyarakat.

Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya. Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan Negeri Binjai.

“Wujudkan tata kelola pemerintah an yang baik dan merubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap kinerja Kejaksaan.” Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis yang diterimaka di Jakarta, Senin, mengatakan ada dua saksi yang diperiksa terkait PDPDE Gas Sumatera Selatan. Karena itu, ia meminta Jaksa Agung dan bawahannya tetap fokus bekerja sesuai amanah undang-undang.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*